Foto bersama usai Musrenbang

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.TANJUNG REDEB- Meskipun seluruh kampung di Kecamatan Gunung Tabur sudah 100 persen teraliri listrik, namun nyatanya masih ada beberapa permukiman yang belum merasakannya. Bahkan, kebutuhan listrik yang sangat penting sebagai sumber energi belum mengalir di fasilitas umum.

Hal itu disampaikan oleh perangkat Kampung Sambakungan, Samburakat, dan Batu-Batu pada agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gunung Tabur tahun ini. Bukan hanya tingkat kampung saja, tetapi usulan ketersediaan listrik juga disampaikan oleh Kelurahan Gunung Tabur.

Seperti yang disampaikan Lurah Gunung Tabur, Luthfi Hidayat, jaringan listrik belum mengalir di RT 14. Disampaikannya, masyarakat di sana masih memakai pelita untuk membantu penerangan. Padahal, di sana ada 60 kepala keluarga dengan 130 jiwa.

"Sudah bertahun-tahun kampung itu tidak ada listrik sehingga aktivitas di sana paling lama sampai pukul 22.00 Wita. Oleh sebab itu kami usulkan sebagai program prioritas," tuturnya, (22/2/22).

Bukan hanya RT 14 saja, dalam agenda Musrenbang Gunung Tabur itu juga disampaikan usulan penambahan listrik untuk beberapa permukiman di Kampung Samburakat dan Kampung Batu-Batu. Bahkan fasilitas umum seperti gereja di RT 02 Kampung Sambakungan hingga saat ini belum teraliri listrik.

Hal itu pun menjadi atensi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Dalam hal ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih meminta Direksi PLN UP3 Berau segera menindaklanjuti. Termasuk pra syarat yang harus diajukan oleh perangkat kampung agar listrik sebagai penunjang dapat terpenuhi.

"Listrik sangat penting untuk era saat ini, sebagai sumber penerangan dan sumber energi. Masih banyak kampung yang belum merasakannya, sehingga harus segera mungkin dipenuhi," ucapnya.

Sementara, Manajer PLN UP3 Berau, Deny Setiawan mengatakan, dari 100 kampung di Bumi Batiwakkal, pihaknya sudah memenuhi 73 persen dari target. Sedangkan, sisanya 27 persen lagi segera dilakukan bertahap dan ditargetkan sampai 2024 mendatang.

Dikatakan Deny, tahun ini PT PLN menargetkan pemenuhan listrik pada 4 kampung, yakni Tabalar Ulu, Tabalar Muara, Siduung Indah, dan Batu Rajang.  Deny berdalih, tentunya pemenuhan listrik untuk RT 14 dan beberapa permukiman kampung di Kecamatan Gunung Tabur segera ditindaklanjuti secara bertahap.

"Itu fokus kami dalam meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Sehingga, merupakan penugasan dari pemerintah pusat melalui PLN pusat yang diturunkan kepada PLN unit di bawahnya," ucapnya.

Deny mengungkapkan, masih banyaknya titik dan permukiman kampung yang belum teraliri listrik hingga saat ini dikarenakan anggaran perluasan jaringan membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi. Sehingga, dalam penganggarannya perlu dilakukan pembahasan secara detail dan selektif untuk skala prioritas menyesuaikan ketersediaan anggaran.

"Dalam pembangunan 1 kilometer jaringan itu membutuhkan anggaran sekira Rp. 700 Juta, sementara titik yang kami tangani itu bisa sampai 10 - 30 kilometer," terangnya.

Deny mengatan, usulan itu tetap akan direalisasikan oleh pihaknya. Oleh sebab itu, dihimbau kepada perangkat kampung mengenai pra syarat untuk mendapatkan pemenuhan listrik dibutuhkan komunikasi, baik dari perangkat kampung hingga kecamatan setempat.

"Kami meminta kerjasama melalui surat pernyataan terkait lokasi mana saja yang detail, bersamaan RT atau bila perlu titik lokasinya yang saat ini masyarakatnya belum teraliri listrik.  Terlebih jika bisa didetailkan termasuk fasilitas umum atau industri yang belum teraliri listrik," ucapnya.

Selain itu, PT PLN juga meminta bantuan dari perangkat kampung terkait tahap pembangunan jaringan listrik. Termasuk faktor keamanan bagi permukiman masyarakat yang dilintasi jaringan listrik harus bersih dari gangguan, seperti pohon di sekitar jaringan. Sehingga, warga yang dilalui oleh jaringan listrik ini harus siap secara sukarela, apabila dilakukan penebangan pohon di lahannya.

"Tujuannya supaya jaringan tersebut aman, begitu juga warga yang mendapatkan fasilitas listrik itu. Kami mohon melalui surat pernyataan dapat diajukan kepada kami. Bukan berarti kami membangun listrik yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi malah menjadi penyebab bencana,"pungkasnya,(sep)